Politik itu Bukan Bagian dari Akidah tapi Muamalah

DADEK WONK (DW) 
Ketua umum Islamic Army Of Indonesia

Kehidupan bermedia sosial sedemikian nyata memberikan pengaruh yang kuat terhadap tatanan sosial masyarakat Indonesia hari ini, termasuk dalam kehidupan keberagamaan. Pertukaran informasi yang terjadi ikut membentuk gagasan, pandangan, bahkan tindakan yang berkonotasi produktif maupun sebaliknya.

Salah satu panorama yang belakangan mengemuka adalah bahwa interaksi di era sosial media juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi kehidupan keberagamaan, khususnya dalam konteks menjaga kohesivitas umat yang solid. Alih-alih, sosmed turut berkontribusi pada terbentuknya polarisasi dan defragmentasi di berbagai lini kehidupan, termasuk keberagamaan.

Ketua Umun Islamic Army of Indonesia, "Dadek wonk" menilai arus defragmentasi ini semakin menguat seiring berjalannya waktu. Jika dulu bentuk oposisi keberagamaan Islam di Indonesia dikuasai oleh narasi biner Sunni-Syiah, saat ini pertentangan melebur bahkan hingga level organisasi.

Ia mengatakan polarisasi ini turut pula dikondisikan oleh menjamurnya tokoh dan ulama yang memiliki hasrat untuk mendapat kekuasaan politik dan menggunakan instrumen idiom-idiom keagamaan untuk mengeruk simpati umat. Instrumentalisasi idiom-idiom agama oleh tokoh yang kemudian tersirkulasi melalui platform sosmed tak jarang menimbulkan gejolak. Perdebatan politik yang tidak menjadi pokok dalam islam, kerap kali meruncing menjadi perdebatan akidah.

"Politik itu bukan bagian dari akidah tapi muamalah. Karena itu perbedaan pendapat adalah hal biasa. Tidak boleh kemudian menyebabkan kita memutuskan silaturahmi. Di medsos itu sekarang perseteruan politik itu bisa dibawa kepada perseteuan akidah. Kemudian beda pandangan itu dibawa ke dalam perbedaan keyakinan yang akhirnya saling menyesatkan, mengkafirkan, munafik dan segala macam,"

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para tokoh dan ulama untuk berdakwah di era sosmed. Padahal, media sosial memiliki peran yang teramat besar dalam mengkonstruksi pemahaman keberagamaan umat di zaman kiwari. Sebabnya, berbagai informasi keagamaan yang membanjiri sosmed kerap dijadikan masyarakat sebagai pegangan mereka.

Karena itu DW mengingatkan kepada siapa saja yang memikul peran sebagai contoh bagi umat untuk lebih serius memahami dan merespon berbagai fenomena di sosmed. Hal tersebut harus dilakukan untuk membendung bentuk-bentuk dakwah dan produksi informasi keagamaan lainnya juga mengandung potensi memperuncing polarisasi dan defragmentasi umat.

Dalam rangka memperkuat umat, DW mengingatkan peran dan tanggung jawab ulama sebagai waratsatul anbiya alias pewaris para nabi. Dalam konteks dakwah, signifikansi peran ulama tidak hanya mengacu seberapa banyak ayat Alquran dan Hadits yang ia sampaikan dalam sebuah pengajian, namun juga segala bentuk perilaku dalam keseharian. Dengan perannya itu, ulama juga didorong untuk menghadirkan hal-hal yang baik di ruang publik sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap umat.

"Ketika rasul menyampaikan 'siapa yang bisa menjamin sesuatu di antara kedua gerahamnya dan di antara dua pahanya dijamin masuk surga.' Di antara dua geraham itu ya semua ujaran-ujaran kita. Semua hal yang diproduksi dengan tangan, lisan, dengan apapun yang dikonsumsi orang banyak. Itu menurut saya penting."

Selain itu, DW juga meminta para tokoh dan ulama untuk mengedepankan prinsip washathiyah terutama bersikap proporsional dalam menghadapi media sosial. Bersikap proporsional dinilai menjadi implementasi pertanggung jawaban yang paling konkret bagi para ulama untuk merawat iklim keberagamaan yang sehat di Indonesia dengan konteks heterogenitasnya yang kompleks.

Lebih jauh DW mendorong para ulama dan tokoh untuk mrmbangun silaturahmi dan komunikasi sebagai salah satu langkah untuk menghindari defragmentasi dan ketegangan. Dengan cara itu, iklim dakwah di media sosialakan semakin sehat dan konstruktif sehingga semua pihak dapat lebih optimistis dalam memanfaatkan media sosial sebagai hasil sarinkemanjuan ilmu dan teknologi.

"Kalau antara tokoh itu membangun komunikasi yang baik, itu akan mengurangi beban sosial yang masyarakat rasakan. Kan, kalau sekarang para tokoh yang bermasalah, akhirnya yang mendapat tekanan itu masyarakat. Sudah waktunya para tokoh membalas jasa pengikut mereka yaitu dengan merilis atau melepaskan ketegangan, konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat karena ulah mereka, yaitu dengan mambangun silaturahmi dan komunikasi,"

Menjelang Akhir Mada Jabatan, Edi Rahmayadi Di Ingatkan Soal Pengelolaan Dana BOS

API news:--Soal pengelolaan dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) SMA/SMK yang kini masih misteri kembali mencuat. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pun kembali diingatkan soal pengelolaan dana BOS di akhir masa jabatannya.

Hal ini disampaikan wakil sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Utara, DADEK HARYANTHO (DADEK WONK), Senin (20/3/2023). Menurut DADEK, dari informasi yang diterimanya, pengelolaan dana bos yang ada di Dinas Pendidikan Sumatera Utara banyak ditemukan

pelanggaran.

“Seperti belanja dana BOS yang tidak sesuai ketentuan. Kemudian pertanggungjawaban dana BOS yang kegiatannya tidak dilaksanakan. Ada juga pengadaan barang belanja dana BOS yang tidak ditemukan keberadaannya,” ujar DADEK.

Ia juga mengambil contoh, semisal di tahun 2022 lalu, disebutkan bahwasanya ada sekitar Rp2,6 miliar pertanggungjawaban dana BOS yang tidak sesuai ketentuan.

“Hal ini sebenarnya merupakan satu penyimpangan yang membuat kita semua merasa prihatin. Sebab, pertanggungjawaban dana BOS ini

menjadi satu pintu bagi masuk aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan, tetapi yang menjadi korban tentu kepala sekolah,” sebut DADEK.

Sementara di pihak yang lainnya, lanjutnya, ada peran dari pemerintah daerah terkait peran pembinaan dan pengawasan, yang semuanya itu diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Gubernur Sumatera Utara.

Untuk itu, di akhir masa jabatannya, Edy Rahmayadi diminta untuk memperhatikan perbaikan tata kelola pengelolaan dana BOS.

“Soalnya berturut-turut kita mendapatkan informasi, bahwa di tahun 2020 ada realisasi dana bos yang pembayarannya lebih untuk fisik

sekitar Rp431 juta. Kemudian ada juga di tahun 2021, ada kelebihan pembayaran atas realisasi belanja dana bos sebesar Rp649 juta. Nah, fakta-fakta ini seharusnya membuat hati nurani Edy Rahmayadi tersentuh. Jangan cuma sekadar pencitraan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak substansi, tetapi untuk perbaikan dunia pendidikan Sumatera Utara, yang di dalamnya ada pengelolaan dana BOS yang carut marut, tidak juga menjadi perhatiannya,” DADEK, mengingatkan.

Ia juga menyarankan, agar Edy melakukan revolusi Dinas Pendidikan Sumatera Utara seandainya kepala dinas dan sekretaris tidak mampu mengelola dana BOS dengan baik.

“Ganti semua. Buatkan komitmen. Buatkan fakta integritas. Jadi jangan nanti ujung-ujungnya yang banyak diperiksa dan yang banyak ditangkapin itu hanya kepala sekolah saja, sementara pejabat-pejabat di atasnya yang punya wewenang lebih besar dan lebih jauh, termasuk gubernur, tidak diperiksa. Padahal miliaran uang bos itu pertanggungjawabannya juga ada pada Gubernur Sumatera Utara,” pungkas DADEK

KUNJUNGAN SILATURAHMI RELAWAN DEMOKRAT SEJATI (RDS) KE DPD PARTAI DEMOKRAT SUMATERA UTARA

API news:--Senin (13/03/2023) Ketua Relawan Demokrat Sejati (RDS) INDRA GUNAWAN didampingi sekretaris RDS PINKY KARSIZU, dan wakil ketua RDS MUHAMMAD SYAFII, melakukan kunjungan dalam rangka silaturahmi dan audiensi dengan DPD Partai Demokrat Sumatera Utara.

Kunjungan ini mempunyai tujuan selain bersilaturahmi dengan Pengurus DPD Partai Demokrat Sumatera Utara sekaligus memperkenalkan Pengurusan Relawan Demokrat Sejati (RDS) yang baru dan merupakan kunjungan pertama kali Pengurus RDS ke DPD Partai Demokrat Sumatera Utara.

Ditemui langsung wakil sekretaris DPD Partai Demokrat Sumatera Utara EDI SUSILO,  INDRA melihat secara langung kantor DPD Demokrat Sumatera Utara yang begitu megah dan sangat nyaman. 

Pokok bahasan utama dalam audiensi kali ini, membahas seputar awal berdirinya RDS dan perjalanan kerelawanan Partai Demokrat yang ada di sumatera Utara.

INDRA juga menambahkan perlu adanya sinergitas dengan DPD Partai Demokrat Sumatera Utara dan memberikan dukungan penuh terhadap AHY menjadi wakil Presiden dan akan memperjuangkan HM. LOKOT NASUTION menjari anggota DPR-RI priode 2024-2029, Ungkapnya.

WARNA WARNI NEGERI KU & PENTINGNYA KEDEWASAAN BERPOLITIK

API NEWS---Apapun bentuk pemilihannya, semua kandidat pasti ingin menang baik itu pemilihan legeslatif, presiden, kepala daerah, maupun pemilihan kepala desa sekalipun. 

Namun, yang harus disadari bahwa kemenangan bukan semata-mata kemenangan kosong tanpa tanggung jawab.

Setiap orang yang menang dalam pemilihan calon anggota legeslatif, calon presiden/wakil presiden, gubernur, walikota, bupati, hingga kepala desa misalnya tentu memiliki tanggung jawab yang samgat besar pula. 

Tanggung jawab tersebut ialah tanggung jawab kepada masyarakat yang dipimpinnya bahkan pertanggung jawaban kelak kepada yang kuasa 

Oleh karena itu, dalam menyongsong Pemilu 2024 yang sudah di depan mata ini, kita perlu kedewasaan berpolitik.

Sederhananya, kedewasaan politik merupakan sikap saling memahami, sikap menjunjung tinggi toleransi sehingga masyarakat juga tidak terpancing isu-isu SARA, INTOLERAN yang mengancam persatuan bangsa. 

Sebagai negara yang majemuk, rakyat Indonesia harus sadar bahwa negara ini milik kita, harus kita jaga. 

Oleh karena itu, menjaga kedamaian dalam pemilu menjadi bagian penting dari proses demokrasi Indonesia.

Pemilu sangat penting adanya, mulai dari proses kampanye, masa pemilihan, sampai pada masa penetapan, maupun pengujian hasil perhitungan suara. Semua harus kita kawal bersama. 

Semua itu karena kita menginginkan pemilihan yang damai dan indah. 

Oleh karena itu, kita harus lebih mengedepankan kepentingan bersama jika dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan kelompok. 

Semua demi Tanah Air kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lihat saja, Presiden Jokowi dan mantan rivalnya, Prabowo Subianto, telah menunjukkan kepada kita arti sebuah kedewasaan berpolitik. 

Persaingan dalam berebut kursi kekuasaan, itu hal yang biasa terjadi. Namun, harus dibarengi dengan sikap legawa, Baik Jokowi maupun Prabowo menunjukkan kedewasaan berpolitik yang sangat indah.

Dewan Pendeta dukung Dadek wonk Maju Caleg DPRD Kota Medan

Lentera News:-- Dewan Pendeta Doakan Dadek wonk terpilih sebagai anggota legeslatif DPRD Kota Medan 2024.

Komunitas Pendeta Internasional Indonesia Sumatera Utara menilai Dadek wonk layak menjadi anggota legeslatif kota medan 2024-2029
Salah seorang pendeta yang tidak mau di sebutkan namanya, menyatakan sosok Dadek wonk memiliki kriteria karisma kepemimpinan yang sesuai seperti yang disebutkan firman. Di antaranya adalah iklas berkorban untuk orang lain, gak neko-neko, membela sahabat-sahabatnya dan sangat takut dengan Tuhan.
"Sebagai seorang pendeta menilai beliau layak menjadi anggota DPRD Kota Medan. Ini peran kita berpartisipasi untuk pesta demokrasi maret 2024 ujarnya, saat acara undangan Ramah Tamah natal nadional di gedung serba guna jalan william iskandar pancing Medan, Jumat (28/01/2023).
Hal serupa disampaikan oleh tokoh Kristen, E.saragih. Dia menuturkan Dadek wonk pernah berjasa menyelamatkan dirinya dalam satu peristiwa.
"Saya pernah ditabrak orang di masa lalu. Darah mengucur, saya luka-luka. Gak ada yang menolong saya di keramaian, Saat itu ada satu pria berbadan ramping berpakaian rapi, yang tidak seiman menolong saya dan langsung membawa saya ke rumah sakit untuk di tangani medis sampai dia rela gak masuk kerja dan di tegur dengan pimpinannya, Dan pria itu adalah beliau yang hadir bersama kita ini, Dadek wonk, makanya dia kami undang," ujar E.saragih
Tokoh pendeta lainnya, menyatakan dukungannya terhadap Dadek wonk agar Medan lebih kodusif di karenakan dia (Dadek wonk) sangat di hargai di kalangan banyak organisasi seperti lsm, aktivis, relawan bahkan aktif di beberapa organisasi kepemudaan.
"Dadek wonk kita lihat mampu membawa medan lebih bermartabat dengan mempersatukan beragam suku, budaya dan agama di Medan, dia sangat nasionalis" ujarnya.

Kedekatan dengan tokoh agama dan saling menghargai, sudah sejak lama ditunjukkan Dadek wonk, Hal ini ditegaskan K. Pasaribu yang merupakan teman kuliah Dadek wonk di Pelayaran 
"Dari dulu kami berteman tidak ada mempersoalkan agama. Kami saling menghargai dan menghormati. Saya main ke rumah beliau, beliau main ke rumah saya. Inilah persahabatan yang tidak terpisahkan," ujar K. Pasaribu.
"Dadek wonk untuk maju ke Caleg DPRD Kota Medan pada tahun 2024 nanti akan bersaing dengan ratusan Calon legeslatif dari banyaknya partai, dan kami yakin dia akan di pilih masyarakat, pesan kami dan penuh harapan sama dia (Dadek wonk) jika terpilih jadilah wakil rakyat yang amanah, tetap menjadi diri sendiri seperti sakarang ini. Karena pada akhirnya semua akan di pertanggung jawabkan pada masyarakat dan yang kuasa.

FENOMENA POLITISI PINDAH PARTAI

Dinamika internal partai politik adalah keniscayaan, tergantung situasi dan keadaan parpol tidak bisa dihindari. Menjadi kader partai apapun pasti terjadi dinamika, karena itu merupakan sunatullah dalam parpol. Coba perhatikan semua partai politik adakah yang nyaman tanpa kekisruhan tentu tidak, semua parpol pasti mengalami hal yang sama. Jika saja ingin merasakan nyaman, tanpa ada kisruh, tinggalkan parpol dan beribadah di Masjidil Haram Insyaallah nyaman. Dan sebaliknya jika bergabung dengan parpol, nyamannya atau tidak hanya bisa dirasakan jika disesuaikan dengan kepentingan yang ada. Dan semua partai politik memiliki keadaan yang hampir sama seperti pinang dibelah dua. Maka kader Parpol harus bisa membaca peta politik yang terjadi dilingkungan internal. Sebab politik memiliki motto yang unggul yaitu “Kepentingan”.

Pada titik kulminasi “Kepentingan” inilah muncul perasaan nyaman dan tidaknya kader parpol. Jadi tidak ada kawan dalam politik yang ada hanyalah kepentingan. Jika kepentingan mereka sama maka akan dirasakan sangat nyaman dalam partai dan sebaliknya jika kepentingan kita berbeda maka otomatis akan merasakan dampak ketidaknyamanan pada partai tersebut. Disinilah cikal bakal mulai berfikirnya kader parpol apakah pindah partai, mendirikan partai ataukah menjemput bola partai baru semua ini akan menjadi pilihan bagi kader politik.

Politik itu seperti halnya cuaca, selalu berubah-ubah dalam waktu yang sulit untuk dideteksi dan prediksi oleh siapapun juga. Waktu sekejap bisa terjadi mendung dan arah angin bisa terjadi perubahan haluan. Untuk menyatakan sikap batin yang bermertamerfosa dengan keinginan menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Itulah sulitnya mengambil keputusan politik apakah nyaman atau tidak ketika berada dalam satu gerbong partai. Ketika keputusan yang kita ambil didalam menentukan pilihan apakah nyaman atau tidak itu adalah keputusan yang sadar, teliti dan bulat terhadap pilihan yang tersedia untuk merealisasikan tujuan dan keinginan yang diharapkan.

Oleh sebab itu, tidak saja dibutuhkan cara cerdas untuk mewujudkan impian, tapi juga standar moral yang ketat dan keberanian untuk menanggung resiko. Jikapun kita harus hijrah pada partai politik lain maka itu adalah keniscayaan dan hal itu didalam politik adalah deal-nya untuk kepentingan semata. Mungkin bagi kita semua sepakat membenarkan perkataan bapak Ploklamator bahwa “tidak ada teman abadi dalam politik”. Pameo ini masih berlaku permanent dijagat politik yang terjadi sampai saat ini. Kepindahan kader partai politik ke parpol lain adalah lumrah karena itu merupakan pilihan yang sulit untuk dihindari walaupun masyarakat bertanya kenapa mesti pindah partai ?.

Dimanapun kita berlabuh dan partai apaun yang kita bergabung dinamika itu adalah merupakan kodrat politik yang tidak bisa kita hindari hanya butuh waktu pasti akan terjadi. Yang perlu dipikirkan oleh politisi bagaimana cara berjirah politik yang santun, meninggalkan partai tanpa ada bekas seperti mencabut rambut pada tepung sehingga semuanya indah dalam politik. Disitulah seninya kita berpolitik. Tidak bisa dihindari adanya konflik internal maupun persaingan antar person didalam ranah partai politik. Persaingan yang sehat merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan dalam iklim demokrasi. Persaingan politik dapat terjadi dalam banyak tingkatan. Pertama, persaingan politik yang terjadi memperebutkan fungsi dan kedudukan dalam tubuh partai. Persaingan ini terjadi dalam koridor ideologis, struktur dan mekanisme partai politik bersangkutan. Kedua persaingan untuk mendapatkan simpatisan dan dukungan publik. persaingan jenis ini seringkali dikonotasikan persaingan periode kampanye Pemilu

Ada beberapa faktor pindahnya politisi pada partai lain diantaranya adalah : idiologi partai, konflik internal partai, masa depan partai, serta iming-iming fasilitas dari partai lain. Menurut Zainuddin Amali, semakin kuat ikatan ideologi politikus dengan partainya, maka semakin tidak ada kemungkinan ia akan pindah partai. “Politikus yang idiologinya sangat lemah akan mudah pindah partai lain”. Kedua, lanjutnya adalah faktor konflik internal partai asal. Hal ini membuat partai politik terbelah, sehingga politikus jadi tidak nyaman dan mencari partai yang stabil. Ketiga, kehawatiran terhadap masa depan partai

Fenomena pindah partai ini menghasilkan dua padangan yaitu postif dan negatif. Secara positif, pindah partai adalah bentuk ketidak puasan individu politisi terhadap apa yang terjadi di tubuh partai sehingga menuntut politisi memiih partai lain untuk dapat mengakomodir kepentingan pribadinya. Dalam pandanagan positif, invividu melihat bahwa dalam tubuh organisasi partai poltik sudah tidak ada lagi idiologi yang sejalan ataupun visi misi yang diusung olwh individu. Apabila demikian, partai politik yang sebelumnya dianggap tidak sejalan dengan apa yang menjadu idiologi individu, dianggap membutuhkan perubahan didalam tubuh partai politik tersebut. Sedangkan pandangan negatif, ada kemunduran partai politik baik dari visi misi, idiologi dan sistim dalam tubuh organisasi partai. Pandangan negatif ini melihat pada aspej ketidak mampuan partai politik dalam mengakomodasi kepentingan anggota dalam partai politik, sehingga dianggap sebagai kegagalan konsolidasi partai politik. Meskipun dua pandangan ini terlihat normatif, tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap performa partai politik dan integritas individu dalam politik. Dua indikasi faktor yang mempengaruhi perpindahan partai politik yaitu pengaruh internal dan eksternal.

Kedua faktor tersebut berasal baik dari individu ataupun partai politik. Keduanya memiliki intensi yang berberbeda, namun prose dan dinamikia komunikasi politik didalam partai politik dengan anggotanya sangatlah menentukan. Misalnya pengaruh idiologi, kepentingan yang lain dan keinginan untuk meraih kekuasaan yaitu kursi yang lebih besar

Semua ini tergantung sungguh personafiksi elit apakah bisa konsep ini berlaku atau tidak kembali kepada masing-masing kader partai.

DADEK HARYANTHO Tantang KPU Buka Data Parpol ke Rakyat

DADEK HARYANTHO (Dadek Wonk) Ajak Seluruh Elemen Bangsa untuk Hentikan Proses Pemilu dan Tantang KPU Buka Data Parpol ke seluruh Rakyat Indonesia.

Banyaknya persoalan dalam proses tahapan Pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU), membuat Ketua DPC Partai REPUBLIKU Kota Medan DADEK HARYANTHO mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengkoreksi sistem pemilu saat ini.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPC Partai REPUBLIKU Kota Medan DADEK HARYANTHO, saat di temui awak media di kantor DPC Partai REPUBLIKU Jalan Cempaka No 5 Gaperta ujung Helvetia Medan, Selasa (6/12)

DADEK HARYANTHO mengatakan, dari banyaknya persoalan seperti persoalan Sipol, asas keterbukaan dan lain-lain, DADEK HARYANTHO meminta semua komponen bangsa, baik partai politik (parpol), kekuatan pro demokrasi, bahkan rakyat Indonesia untuk mengkoreksi KPU.

Karena pemilu ini adalah mekanisme tertinggi dari proses demokrasi di negara kita. Jadi Ini harus dikoreksi. Supaya apa? Kalau toh kemudian betul-betul demokratis, betul-betul terbuka, supaya pemilu nanti itu tidak menjadi persoalan-persoalan politik yang baru," ujar DADEK HARYANTHO.

DADEK HARYANTHO juga menyinggung soal pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di KPU baru-baru ini, yaitu tentang kekhawatiran problem-problem teknis akan menjadi problem politik pasca-Pemilu 2024 dilaksanakan.

"Bahkan akan menimbulkan ancaman, akan menimbulkan persoalan bangsa. Maka dari itu DADEK HARYANTHO menyerukan, mari kita koreksi. Koreksi proses pemilu ini, bahwa ada yang tidak benar," ujarnya.

Ketua Dewan Penasehat CIC Mengecam Tindakan KPU RI

JAKARTA-DJ Sembiring selaku Ketua Dewan Penasehat DPP CIC menilai KPU RI telah mempersulit parpol-parpol calon peserta pemilu 2024.

Hal ini di ungkapkan setelah memperhatikan hasil proses verifikasi calon peserta partai politik 2024,yg mana KPU RI banyak menggugurkan parpol dengan alasan sipol maupun verfak yg dalam kategori tertutup dri publikasi masyarakat.

Menurut Ketua Dewan Penasehat CIC DJ Sembiring mengatakan," Seharusnya KPU RI bisa lebih terbuka utk memberikan alasan2 apa yg menjadikan parpol2 tsb dinyatakan tidak lolos dalam verifikasi yg di lakukan oleh KPU RI,"tegas DJ Sembiring Kamis (24/11/2022) kepada awak media di Jskarta.

 DJ sembiring mengharapkan agar KPU RI mengambil keputusan yg membuat Demokrasi di negara ini berkembang dengan baik, bukan malah membuat genosida politik di negara ini.

CIC berharap agar KPU RI segera memperbaiki kesalahan yg telah mereka lakukan.

Secara prinsip puluhan parpol yg menjadi peserta pemilu akan terseleksi alam seiring dengan adanya batas ambang parlement treshold, lalu mengapa KPU RI mengambil langkah2 verifikasi tertutup dan menggugurkan partai tersebut sebelum teruji di masyarakat?.

Apa ada hal-hal tersembunyi di balik tindakan ini? Hanya ketua KPU RI yg bisa menjawabnya.

PARTAI REPUBLIKU INDONESIA GUGAT KPU KE BAWASLU HARI INI

DADEK HARYANTHO Ketua DPC PARTAI REPUBLIKU KOTA MEDAN di sekretariat Jalan cempaka no 5 gaperta ujung medan helvetia

DADEK HARYANTHO yang lebih akrab di panggil DADEK WONK, ketua DPC PARTAI REPUBLIKU INDONESIA yang juga aktivis politik ,saat di temui awak media di Kantor DPC PARTAI REPUBLIKU INDONESIA Kota Medan, Jalan cempaka No 5 Gaperta Ujung Medan,

Ketua DPC PARTAI REPUBLIKU INDONESIA Kota Medan DADEK HARYANTHO  ketika di tanya awak media kembali menyampaikan bahwa DPP PARTAI REPUBLIKU INDONESIA tadi sore sudah menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Gugatan sudah dilayangkan DPP PARTAI REPUBLIKU INDONESIA setelah kemarin KPU kembali mengumumkan PARTAI REPUBLIKU INDONESIA tidak memenuhi syarat (TMS) dalam proses verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024.

DPP PARTAI REPUBLIKU INDONESIA Sudah  melaporkan lagi ke Bawaslu tadi sore dan kemungkinan juga DKPP dan mungkin ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," kata DADEK HARYANTHO

DADEK HARYANTHO menjelaskan alasan DPP PARTAI  REPUBLIKU INDONESIA kembali menggugat KPU. Menurut dia, perlu dipertanyakan bagaimana KPU menjalankan prinsip jurdil atau jujur dan adil dalam proses verifikasi administrasi.

Pihak DPP PARTAI REPUBLIKU INDONESIA meminta transparansi kepada KPU seperti apa sebenarnya Katagori partai- partai yang di loloskan saat verifikasi administrasi pertama dan kedua, kata DADEK HARYANTHO.

DADEK HARYANTHO juga menyampaikan  pesan dari ketua DPP PARTAI REPUBLIKU INDONESIA, bapak RAMSES DAVID SIMANJUNTAK yang Meyakini bahwa partainya pasti menang gugatan di Bawaslu, kita siap untuk menang dan kita siap untuk kalah, ucap DADEK HARYANTHO meneruskan  ucapan ketua UMUM PARTAI REPUBLIKU INDONESIA, bapak RAMSES DAVID SIMANJUNTAK.

DADEK HARYANTHO berharap agar transparansi proses verifikasi administrasi dibuka dengan prinsip jurdil dalam arti ditunjukan kepada publik.

Sementara itu, ditanya soal pelayanan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), DADEK HARYANTHO mengatakan tak lagi mengalami persoalan.

Masalah sipol sudah gak ada masalah (tidak ada persoalan). Namun waktu sebelum ke Bawaslu, Sipol terkadang on-off. masalah itu juga sudah di sampaikan oleh pihak DPP PARTAI REPUBLIKU INDONESIA,melalui kuasa hukum PARTAI REPUBLIK INDONESIA di Bawaslu. Dan bukti otentiknya dalam kesaksian kita ada. Dan kita buktikan dengan data fisik lengkap. Makanya gugatan PARTAI REPUBLIKU INDONESIA dikabulkan bawaslu kemarin" ucap DADEK HARYANTHO.

Sebelumnya diberitakan, KPU RI telah menerbitkan keputusan Nomor: 12/PL.01.1-PU/05/2022, tanggal 18 November 2022, tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

Dalam keputusan tersebut, ada lima Partai yang menang gugatan di Bawaslu dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). tapi saya bingung syarat yang mana yang tidak terpenuhi, ujar DADEK HARYANTHO

Kelima Partai Politik tersebut adalah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Adil Makmur (Prima), Partai Republik, Partai Republiku Indonesia (Republiku), dan Partai Parsindo.

"Status: tidak memenuhi syarat,"(TMS), demikian Pengumuman KPU RI Nomor: 12/PL.01.1PU/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Pemilu Calon Peserta Pemilu 2024 Pascaputusan Bawaslu.

Tim KUASA HUKUM DPP PARTAI REPUBLIKU INDONESIA AJUKAN GUGATAN KE BAWASLU

Tim Kuasa Hukum beserta Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Republiku Indonesia mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) RI di Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2022) Siang.

Sekjen DPP Partai Republiku Indonesia, Elkana Otniel Jaesar mengatakan kedatangan kami ke Kantor Bawaslu tidak lain adalah mengajukan gugatan ke Bawaslu atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan bahwa partai politik datang pada saat perbaikan ke kantor KPU RI dengan membawa dokumen perbaikan secara digital.

“Dokumen tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan perbaikan, namun tidak datang kembali untuk menyerahkan formulir perbaikan dan berakibat partai tidak bisa lanjut ke verifikasi faktual.” Ujar Elkana pada awak media, Selasa (18/10/2022).

Kuasa Hukum DPP Partai Republiku Indionesia, Herman Menropa Doloksaribu, SH menghimbau kepada struktur PARTAI REPUBLIKU INDONESIA ditingkat DPP, DPW, DPC dan DPAC maupun simpatisan untuk tetap tenang dan meyakini bahwa PARTAI REPUBLIKU INDONESIA akan lolos menjadi peserta pemilu 2024 dan kita tetap mempersiapkan diri untuk menghadapi verifikasi faktual,” tegas Dolok Tim Kuasa Hukum DPP PARTAI REPUBLIKU INDONESIA

Kami tadi diterima dengan baik oleh Bawaslu RI dan kami yakin kami bisa memberikan hasil yg maksimal. Dan dalam waktu 12 hari ini kita akan terima putusannya dari Bawaslu, ujar Stein Siahaan, SH pengacara muda selaku Tim Kuasa Hukum DPP PARTAI REPUBLIK INDONESIA

Bagi para kader di seluruh Indonesia tetap tenang dan doakan agar PARTAI REPUBLIKU INDONESIA dimenangkan dan menjadi peserta Pemilu 2024, pungkasnya.

Ketua DPP Dan DPW Sumut Partai Republiku Datangi Kesbangpol dan KPU Sumut

Ketua DPP dan DPW Partai Republiku pada Kamis ( 22/9/2022) mendatangi Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara dan KPU. 

      Kedatangan parpol tersebut untuk memberitahukan keberadaan Partai Republiku di Provinsi Sumatera Utara. 

      Ketua DPW Sumut,  Khairul Aksar yang dipanggil bang Aca mengatakan,  kedatangan Partai Republiku ke Kesbangpol dan KPU untuk memberitahukan keberadaan Partai Republiku di Provinsi Sumatera Utara sekaligus menyerahkan berkas keorganisasian Partai Republiku. 

"Hari ini kita datang bersama Riki Irawan, SH.MH selaku Ketua DPC Partai Republiku Kabupaten Deli Serdang, Riki Irawan, SH, MH  dan ketua DPC Partai Republiku Kota Medan, Dadek WonK  ke Kesbangpol dan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk memberitahukan di provinsi Sumatera Utara sudah ada Partai Republiku," katanya. 

"Dengan adanya Partai Republiku di Sumatera Utara masyarakat dapat bergabung ke Partai Republiku," imbuhnya. 

       Demikian juga dikatakan Ketua OKK dan Kehormasan DPP Partai Republiku Jupiter Sembiring Pelawi kedatangan pihaknya ke Kesbangpol dan KPU Sumatera Utara melaporkan kehadiran Partainya di Provinsi Sumatera Utara. 

"Kita melaporkan dan memberitahu kan kepada Kesbangpol dan KPU Sumatera Utara dan juga menginformasikan kepada masyarakat Sumatera Utara kehadiran atas kehadiran Partai Republik Indonesia yang mana ketua DPW Sumut adalah pak Khairul Aksar," ujarnya. 

"Kehadiran Partai Republiku Indonesia dapat diterima masyarakat Sumatera Utara,  Partai ini telah lolos verifikasi admin," tambahnya. 

Dengan adanya Partai Republiku Indonesia di Sumatera Utara terang Jupiter Sembiring Pelawi dapat membangun Politik yang sehat, bermartabat dan berbudaya. Partai Republiku ini berdiri hasil gotong royong dari kader kader partai dan masyarakat. 

"Jadi tidak menimbulkan cost yang tinggi,  kita berharap dengan adanya cost yang tidak tinggi kita dapat menciptakan kader kader yang amanah dan profesional," tegasnya. 

Selain itu jelas Jupiter, dengan tidak ada cost yang tinggi Partai Republiku benar benar menjadi perwakilan rakyat dan perombakan  yang spektakuler di negara ini. 

"Kami berharap agar masyarakat Sumatera Utara dapat bergabung dan berpartisipasi di Partai Republiku di DPW Sumut," pungkasnya.