API news:--Soal pengelolaan dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) SMA/SMK yang kini masih misteri kembali mencuat. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pun kembali diingatkan soal pengelolaan dana BOS di akhir masa jabatannya.
Hal ini disampaikan wakil sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Utara, DADEK HARYANTHO (DADEK WONK), Senin (20/3/2023). Menurut DADEK, dari informasi yang diterimanya, pengelolaan dana bos yang ada di Dinas Pendidikan Sumatera Utara banyak ditemukan
pelanggaran.
“Seperti belanja dana BOS yang tidak sesuai ketentuan. Kemudian pertanggungjawaban dana BOS yang kegiatannya tidak dilaksanakan. Ada juga pengadaan barang belanja dana BOS yang tidak ditemukan keberadaannya,” ujar DADEK.
Ia juga mengambil contoh, semisal di tahun 2022 lalu, disebutkan bahwasanya ada sekitar Rp2,6 miliar pertanggungjawaban dana BOS yang tidak sesuai ketentuan.
“Hal ini sebenarnya merupakan satu penyimpangan yang membuat kita semua merasa prihatin. Sebab, pertanggungjawaban dana BOS ini
menjadi satu pintu bagi masuk aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan, tetapi yang menjadi korban tentu kepala sekolah,” sebut DADEK.
Sementara di pihak yang lainnya, lanjutnya, ada peran dari pemerintah daerah terkait peran pembinaan dan pengawasan, yang semuanya itu diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Gubernur Sumatera Utara.
Untuk itu, di akhir masa jabatannya, Edy Rahmayadi diminta untuk memperhatikan perbaikan tata kelola pengelolaan dana BOS.
“Soalnya berturut-turut kita mendapatkan informasi, bahwa di tahun 2020 ada realisasi dana bos yang pembayarannya lebih untuk fisik
sekitar Rp431 juta. Kemudian ada juga di tahun 2021, ada kelebihan pembayaran atas realisasi belanja dana bos sebesar Rp649 juta. Nah, fakta-fakta ini seharusnya membuat hati nurani Edy Rahmayadi tersentuh. Jangan cuma sekadar pencitraan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak substansi, tetapi untuk perbaikan dunia pendidikan Sumatera Utara, yang di dalamnya ada pengelolaan dana BOS yang carut marut, tidak juga menjadi perhatiannya,” DADEK, mengingatkan.
Ia juga menyarankan, agar Edy melakukan revolusi Dinas Pendidikan Sumatera Utara seandainya kepala dinas dan sekretaris tidak mampu mengelola dana BOS dengan baik.
“Ganti semua. Buatkan komitmen. Buatkan fakta integritas. Jadi jangan nanti ujung-ujungnya yang banyak diperiksa dan yang banyak ditangkapin itu hanya kepala sekolah saja, sementara pejabat-pejabat di atasnya yang punya wewenang lebih besar dan lebih jauh, termasuk gubernur, tidak diperiksa. Padahal miliaran uang bos itu pertanggungjawabannya juga ada pada Gubernur Sumatera Utara,” pungkas DADEK
